Filsafat Hukum Dan Tokoh Sejarah Filsafat Hukum Modern

Filsafat hukum  mencakup penyelerasian nilai-nilai. Hukum di tengah pergaulan masyarakat tidak terlepas dari perenungan dan perumusan nilai-nilai yang sifatnya mendasar dari hukum itu sendiri. Upaya ini dilakukan dengan memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan seperti apakah hukum itu sebenarnya.  oleh masyarakat sebagai subyek hukum. Melalui Blog jaringan Komputer dan Ilmu Pengetahuan ini mari Kita bahas Hakikat Hukum itu. 

Pengertian Filsafat Hukum – Definisi Filsafat Hukum

Apakah sebabnya kita menaati hukum, apakah keadilan menjadi ukuran untuk baik atau buruknya hukum itu. Inilah yang menjadi tugas dari filsafat hukum untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, sehingga substansi dari hukum itu benar-benar ditaati dan dipatuhi.

filsafat hukum ialah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Oleh karena obyek filsafat hukum adalah hukum. Definisi tentang hukum itu sendiri itu amat luas oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1986:2-4) keluasan arti hukum tersebut disebutkan dengan meyebutkan sembilan arti hukum. Dengan demikian jika kita ingin mendefinisikan hukum secara memuaskan, kita harus dapat merumuskan suatu kalimat yang meliputi paling tidak sembilan arti hukum itu.

Hukum  juga dipandang sebagai norma yang mengandung nilai-nilai tertentu. Jika kita batasi hukum dalam pengertian sebagai norma-norma adalah pedoman manusia dalam bertingkah laku. Norma hukum diperlukan untuk melengkapi norma lain yang sudah ada sebab perlindungan yang diberikan norma hukum dikatakan lebih memuaskan dibandingkan dengan norma-norma yang lain karena pelaksanaan norma hukum tersebut dapat dipaksakan.

Filsafat hukum juga mencakup penyelerasian nilai-nilai misalnya penyelerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, serta antara kelanggengan dengan pembaruan

Pengertian filsafat hukum secara sederhana adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mernpelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempel ajari hukum secara filosofis Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji seea ra mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.

Pertanyaan tentang “apa (hakikat) hukum itu?” sekaligus merupakan pertanyaan filsafat hukum juga. Pertanyaan tersebut mungkin saja dapat dijawab oleh ilmu hukum, tetapi jawaban yang diberikan tenyata serba tidak memuaskan. Menurut Apeldoorn (1985) hal tersebut tidak lain karena hukum hanya memberikan jawaban yang sepihak. dapat diamati oleh panca indera manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Sementara itu, pertimbangan nilai di balik gejala-gej ala hukum tersebut luput dari pengamatan ilmu hukum. Norma (kaidah) hukum tidak termasuk dunia kenyataan (sein), tetapi berada pada dunia lain (sollen dan mogeni, sehingga norma hukum bukan dunia penyelidikan ilmu hukum.

Mengingat objek filsafat hukum adalah hukum, maka masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum itupun antara lain berkisar pada apa-apa yang diuraikan diatas, seperti hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dan hukum positif, apa sebab orang menaati hukum, apa tujuan hukum, sampai kepada masalah-masalah filsafat hukum yang ramai dibicarakan saat ini (oleh sebagian orang disebut masa lah filsafat hukum kontemporer, suatu istilah yang kurang tepat, mengingat sejak dulu masalah tersebut juga telah diperbincangkan) seperti masalah hak asasi manusia dan etika profesi hukum. Tentu saja tidak semua masalah atau pertanyaan itu akan dijawab dalam perk uliahan filsafat hukum.

Dalam Sejarah filsafat hukum disebutkan bahwa pada jaman dulu, filsafat hukum hanyalah produk sampingan di antara sekian banyak objek penyelidikan para filsuf. Pada masa sekarang, filsafat hukum sudah menjadi produk utama yang dibahas sendiri oleh para ahli hukum.

Sebagai catatan tambahan, dalam banyak tulisan filsafat hukum sering diidentikkan dengan jurisprudence yang diaj arkan terutama difakultas-fakultas hukum di Amerika Serikat. Istilah jurisprudence (bahasa Inggris) atau jurisprudenz (bahasa Jerman) sudah digunakan dalam Codex Iuris Civilis di zaman Romawi. Istilah ini dipopulerkan terutama oleh penganut aliran positivisme hukum.

Pengertian Filsafat Hukum Menurut Para Ahli

Filsafat Hukum Menurut Gustaff Radbruch adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Sedangkan menurut Langmeyer: Filsafat Hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum, Anthoni D’Amato mengistilahkan dengan Jurisprudence atau filsafat hukum yang acapkali dikonotasikan sebagai penelitian mendasar dan pengertian hukum secara abstrak, Kemudian Bruce D. Fischer mendefinisikan Jurisprudence adalah suatu studi tentang filsafat hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang berarti kebijaksanaan (prudence) berkenaan dengan hukum (juris) sehingga secara tata bahasa berarti studi tentang filsafat hukum.
Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat.
Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto menyebutkan sembilan arti hukum, yaitu :

  1. Ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
  2. Disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
  3. Norma, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan.
  4. Tata Hukum, yaitu struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
  5. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (law enforcement officer)
  6. Keputusan Penguasa, yakni hasil proses diskresi
  7. Proses Pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan
  8. Sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan mencapai kedamaian

Selanjutnya Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dikutip dari bukunya bukunya Ikhtisar Filsafat Hukum menjelaskan dengan cara membagi definisi filsafat dengan hukum secara tersendiri, filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalam dari sesuatu itu14 kemudian hukum disimpulkan sebagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, berupa perintah dan larangan yang keberadaanya ditegakkan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di sebuah negara.

Tokoh-Tokoh Sejarah Dalam Aliran Filsafat Hukum Modern

Sejarah Filsafat Hukum modern dimaksud disini adalah sejarah yang dimulai Abad ke-19, pada zaan sekarang Rasionalosme, pada zaman sekarang Rasionalisme itu dilengkapi dengan Empirisme. Pemikiran Empirisme sendiri sebenarnya telah dirintis sejak zaman moderen, seperti oleh Hobbes, tetapi pemikiran ini baru mengalami perkembangan yang pesat pada Abad ke-19. dengan berkembangnya Empirisme, faktor sejarah juga mendapat perhatian yang utama, temasuk dalam lapangan Hukum. Perhatian yang besar terhadap faktor sejarah antara lain diberikan oleh Hegel (1770-1831) dan Karl Marx (1818-1883). Hal yang sama terjadi di Jerman dengan munculnya Mahzab Sejarah dari Von Savigny.

  1. tokoh-filsafat-hukum-hegel Filsafat Hukum Dan Tokoh Sejarah Filsafat Hukum Modern

    Hegel

    Hegel (1770-1831), Filsafat Hegel hendak menemukan kembali yang mutlak pada yang Nisbi. Yang mulak adalah kesadaran, namun kesadaran menjelma dalam alam, dengan maksud agar secara demikian menyadari dirinya sendiri. Pada hakekatnya kesadaran adalah Idea, artinya pemikiran. Didalam sejarah umat manusia pada suatu masa pemikiran ini menjadi peserta dalam Idea mutlak, yaitu kelihaian. Pada hakekatnya Idea berpikir pada suatu kegiatan, suatu gerak. Hanya saja gerak ini bukan gerak lurus. Gerak ini senantiasa terjadi dalam bentuk gerak serta perlawanan secara silih berganti. Tetapi secara demikian berdasar tisis dan antitesis timbul suatu gerak baru yang mencakup kedua gerak sebelumnya dalm suatu jenjang yang lebih tinggi sebagai sintesis. Proses ini yang berlangsung menurut hukum-hukum Akal budi, oleh Hegel disebut dialektika. Bagi segala sesuatu berlaku Aksioma : apa saja yang bersifat akali pasti nyata: apa saja yang nyata bersifat akali itulah mau tak mau di pahami gerak kesadaran dan sejalan dengan itu juga gerak alam dan gerak sejarah.

  2. tokoh-filsafat-hukum-karl-marx-150x150 Filsafat Hukum Dan Tokoh Sejarah Filsafat Hukum Modern

    karl-marx

    Karl marx (1818-1883) dan Engels(1820-1883), hukum dipandang oleh mereka sebagai pernyataan hidup bermasyarakat. Empirisme juga mendorong muncuknya Mahzab sejarah. Masuknya faktor sejarah dalam pemikiran hukum ini selanjutnya juga melahirkan pandangan yang relative terhadap hukum seperti yang dikatakan oleh von Savigny, hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh bersama perkembangan masyarakat. Jadi, tidak mungkin ada hukum yang universal, sama halnya tidak ada bahasa yang universal. Tiap-tiap bangsa (dari suatu negara) berhak menentukan corak hukumnya sendiri, sesuai dengan jiwa dari bangsa (volksgeist) itu.

  3. sejarah-filsafat-hukum-Hans-Kelsen-150x150 Filsafat Hukum Dan Tokoh Sejarah Filsafat Hukum Modern

    Hans Kelsen

    Theo Huijbers (1988:106): menyebutkan tiga cabang positivisme dalam kaitannya dengan hukum, yaitu : (1) Positivisme Sosiologis, (2) Positivisme Yridis, dan (3) Ajaran Hukum Umum. Positivisme sosiologis memandang hukum sebagai gejala social semata, sehingga hukum hanya dapat diselidiki melalui ilmu yang baru muncul saat itu, yaitu sosiologis. Positivisme yuridis hendak mempersoalkan arti hukum sebagai gejala tersendiri, menueut metode ilmu hukum positif. Dekat dengan positivisme yuridis adalah suatu disiplin hukum yang diberi nama Ajaran Hukum Umum. Penganut-penganut sistem ini berpendapat bahwa kegiatan teoritis seseorang sarjana hukum terbatas pada uraian arti dan prinsip-prinsip hukum secara Induktif-Empiris. Positivisme seperti disebutkan Huijbers tersebut dalam aliran filsafat hukum dikenal dengan aliran positivisme hukum. Ajaran hukum umum merupakan ajaran yang dikembangkan antara lain oleh Hans Kelsen.

Aspek Nilai Etika Dalam Hukum (Juristia Ethics)

Dari persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan manusia, persoalan tentang moral dapat dikatakan merupakan persoalan pokok, karena moral menyangkut hubungan antar manusia yang mempersoalkan tentang apa yang baik dan apa yang buruk dalam persoalan tersebut. Untuk mengatur hubungan ini tentu diperlukan kaidah-kaidah

tertentu yang bersifat mengikat dan mengarahkan hubungan antar sesama manusia berlangsung dengan baik. Kaidah-kaidah ini adalah aturan-aturan moral yang mengharuskan manusia untuk mengikutinya. Manusia dikatakan mempunyai moral yang baik dan dapat dikatakan manusia susila apabila ia menaati aturan-aturan moral (Asdi, 1998:1I).

Faktor yang penting bagi manusia untuk menjadi manusia susila adalah adanya kesadaran moral yang dapat direalisasikan dalam tingkah aku sehari-hari. Kesadaran moral ini, kesadaran untuk bertingkahlaku baik, tidak hanya kalau berhadapan dengan orang lain saja, tetapi berlaku terus menerus tanpa kehadiran orang lain. Kesadaran ini berdasarkan pada nilai-nilai yang fundamental dan sangat mendalam.

Dengan demikian maka tingkah laku yang baik berdasar pada otoritas kesadaran pribadi dan bukan atas pengaruh dari luar diri manusia. Dasar ini terletak pada kodrat manusia. Drijarkara (1966 : 25). Demikian sekilas gambaran filsafat hukum, semoga ada manfaatnya

ADVERTISMENT